Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Whatsapp

0857 1325 1145

Email Kami

pengacara.online@yahoo.com

Persyaratan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian bagi PNS

0 Comments
Persyaratan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian bagi PNS

Salah satu syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan gugatan perceraian adalah surat izin cerai dari atasan. Karena jika tidak dipenuhi maka selain Pengadilan tidak akan melanjutkan proses persidangan, tidak adanya surat izin cerai dari atasan dapat bermasalah di kemudian harinya.

 

Sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990, bagi anda yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik PNS di Kepolisian, TNI maupun PNS di instansi lainnya dan berkeinginan untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama, diharuskan untuk memperoleh surat izin cerai terlebih dahulu dari atasan.

 

Pemisahan Kekayaan Melalui Perjanjian Nikah Pasal 29 Ayat 1

 

Untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan, anda harus mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan mencantumkan alasan perceraian dengan lengkap. 

Persyaratan

      • Permohonan Ijin Cerai kepada Bupati Kota Pemohon
      • Rekomendasi dari Kepala OPD
      • Berita Acara Pemeriksaan dari OPD
      • Surat Keterangan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4)
      • Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai Rp.6000
      • Fotokopi Surat Nikah
      • Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir
      • Surat Keterangan dari RT/RW diketahui Kades/Lurah
      • Surat Pernyataan Pembagian Gaji (bila yang mengajukan gugatan PNS Pria)
      • Surat Gugatan Cerai (bila digugat cerai)
      • Fotokopi Karis / Karsu
      • Data dukung lain yang diperlukan seperti Slip Gaji terakhir, dll.

 

Pengadilan Agama Berwenang Memutus Perkara-Perkara Kewarisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

      • Permohonan ijin/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai dari PNS ke OPD yang bersangkutan
      • OPD mengirim berkas permohonan ijin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian kepada Bupati Kota Pemohon dengan tembusan Kepala BKPPD
      • Petugas meneliti berkas persyaratan perceraian
      • Pemohon dipanggil secara dinas bersama isteri/suami oleh Kepala BKPPD melalui OPD untuk klarifikasi BAP
      • Kepala BKPPD mengajukan telaahan staf kepada : 1. Bupati Kota Pemohon perihal Permohonan ijin untuk melakukan perceraian PNS dilampiri Konsep Surat Keputusan Bupati Kota Pemohon tentang Ijin/Penolakan untuk melakukan Perceraian 2. Sekretaris Daerah Kab. Kota Pemohon perihal Permohonan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian PNS dilampiri Konsep Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian
      • Surat Keputusan Bupati Kota Pemohon tentang Ijin/Penolakan untuk melakukan Perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian yang sudah ditandatangani Bupati/Sekda disampaikan ke BKPPD
      • Surat Keputusan Bupati Kota Pemohon tentang Ijin/ Penolakan untuk melakukan Perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian disampaikan kepada Pemohon.

One thought on “Persyaratan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian bagi PNS”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *