Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Whatsapp

0857 1325 1145

Email Kami

pengacara.online@yahoo.com

Pemisahan Kekayaan Melalui Perjanjian Nikah Pasal 29 Ayat 1

2 Comments
Pemisahan Kekayaan Melalui Perjanjian Nikah Pasal 29 Ayat 1

Pemisahan kekayaan melalui perjanjian nikah menurut pasal 29 ayat (1) UUP disahkan oleh pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim.

 

Perjanjian pernikahan tentang properti mengikat pihak-pihak dan pihak ketiga sejak tanggal pernikahan dimulai sebelum pencatat nikah (pasal 29 ayat (3) dari UUP dan pasal 50 ayat (1) KHI).

 

Isi perjanjian tidak dapat diubah selama pernikahan, kecuali ada kesepakatan antara kedua pihak untuk mengubah dan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan)

 

Jika Perjanjian Dilanggar

Jika terjadi pelanggaran terkait pemisahan aset dalam perjanjian pernikahan, istri berhak meminta pembatalan pernikahan atau mengajukannya sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama (pasal 51 KHI).

 

 

Bisakah Pemisahan Kekayaan Berakhir?

Masalah yang sering dihadapi perempuan saat mengajukan gugatan properti bersama dan cara mengatasinya.

Aset yang diperoleh dalam suatu pernikahan biasanya dibeli atas nama suami dan dokumen yang berkaitan dengan aset juga disimpan oleh suami.

Solusi: Sekalipun properti itu atas nama suami, itu tidak akan menjadi masalah. Yang harus Anda lakukan adalah membuat fotokopi dari setiap dokumen yang berkaitan dengan aset bersama.

Seringkali istri tidak tahu bahwa bukti penting dalam litigasi untuk mendapatkan hak atas harta bersama.

Solusi: Jika Anda ingin mengajukan perceraian dan properti bersama, Anda harus mengumpulkan semua bukti atau dokumen yang berkaitan dengan properti bersama seperti sertifikat kepemilikan rumah, tanah, mobil, dan aset keluarga lainnya. Ini penting agar saat menggugat harta bersama istri tidak mengalami kesulitan pada tahap pembuktian.

 

Jika suami tidak memiliki itikad baik untuk berbagi harta bersama, Anda tidak boleh memberi tahu suami jika Anda berniat untuk mengajukan perceraian dan harta bersama karena itu membuka kemungkinan suami “mengamankan” atau menyembunyikan dokumen.

 

Jika Anda belum memiliki dokumen yang diperlukan meskipun Anda ingin mengajukan perceraian, maka Anda harus sesegera mungkin mengendalikan secara fisik properti atau kekayaan yang dapat Anda kendalikan. Ini penting sebagai strategi agar suami yang mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak suami.

 

Upaya itu bisa diambil jika suami mengendalikan harta bersama Jika suami tidak mau memberikan bagian dari harta bersama, hal-hal berikut dapat dilakukan oleh istri:

 

Melakukan upaya musyawarah atau mediasi dengan suami untuk menemukan titik temu dan membuat perjanjian.

 

Dalam melakukan musyawarah dengan suami, istri harus memperhitungkan biaya hidup dan anak-anak dan kemampuan mereka untuk menanggung biaya atau pengeluaran di masa depan.

 

Bahkan jika Anda tidak membuat perjanjian pernikahan sebelumnya, Anda masih dapat mengadakan musyawarah tentang jumlah properti bersama yang Anda terima yang akan dituangkan dalam perjanjian atau perjanjian bersama.

 

Jika selama pernikahan istri tidak bekerja, dilarang bekerja, memiliki ketergantungan ekonomi pada suaminya, istri harus berusaha mendapatkan lebih dari setengah (satu setengah) dari harta bersama atau setidaknya setengah dari harta bersama.

 

Dalam kondisi bahwa istri menanggung biaya untuk menghidupi anak-anaknya, istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga), istri bekerja sebagai pencari nafkah utama atau aset yang diperoleh dari pekerjaan istri, istri sangat didorong untuk mencari bagian lebih besar dari setengah aset bersama.

 

Menjaga bagiannya dari aset dari properti bersama meskipun suami melakukan teror dan intimidasi dan segera mengajukan klaim untuk distribusi aset bersama.

 

Jika ada kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak suami, istri harus melaporkan kekerasan atau ancaman kekerasan sesegera mungkin ke kantor polisi terdekat.

 

Bagaimana jika suami tidak mematuhi putusan pengadilan tentang distribusi aset bersama? Upaya yang dapat Anda lakukan adalah:

Melakukan upaya musyawarah dengan suami dan jika perlu melibatkan suami atau keluarga istri dalam musyawarah.

Menyerahkan upaya untuk mengeksekusi keputusan tentang aset bersama yang memiliki kekuatan hukum permanen ke Pengadilan yang berwenang.

2 thoughts on “Pemisahan Kekayaan Melalui Perjanjian Nikah Pasal 29 Ayat 1”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *