Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Resmi Dilakukan Perceraian

0 Comments
Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Resmi Dilakukan Perceraian

Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Resmi Dilakukan Perceraian. Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah sebagai berikut :

  • Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  • Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari rumusan Pasal 35 membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, diantaranya:

  1. Harta Bawaan, yang dibawa calon suami dan calon istri. Harta tersebut diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan. (Pasal 35 UU Perkawinan). Untuk jenis harta ini dikuasai oleh suami-istri.
  2. Harta masing-masing suami istriyang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah dalam perkawinan. Jenis harta ini-pun penguasaannya ada pada masing-masing suami-istri.
  3. harta bersama (harta gono-gini), yakni harta yang diperoleh suami atau istri secara bersama-sama selama masa perkawinan.

Selain itu Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung arti bahwa: terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian diantara salah seorang dari suami/isteri (cerai mati) ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami isteri atau secara sendiri-sendiri.

Dalam praktiknya didalam putusan perceraian tidak secara otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Sehingga anda harus mengurus Pengajuan pembagian harta gono-gini sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengajuan tersebut meliputi ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat jika pasangan suami istri yang perkawinannya dicatatkan ke kantor catatan sipil. Sedangkan jika pasangan suami istri perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka permohonan/gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal istri.. ketentuan pembagian harta gono-gini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi ½ dari seluruh harta gono-gini antara suami dan istri.

Selain upaya pengajuan pembagian pembagian baik ke Pengadilan Negeri maupun ke pengadilan agama. Bisa juga dengan penyelesaian pembagian harta bersama dengan membuat akta Kesepakatan bersama mengenai pembagian harta gono gini mereka di hadapan Notaris. Notaris akan menguraikan semua asset yang mereka miliki, dan kesepakatan antara pasangan tersebut terhadap asset perkawinan mereka.

Ingin mengajukan pertanyaan & Konsultasi Mengenai Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini),  kami siap membantu Anda, silakan hubungi Pengacara-Online.com di +62 83-123-666-132 atau email ke solusi.pengacara@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!