Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Mediasi Sebagai Manajemen Konflik Di Dalam Kasus Perceraian

0 Comments
Mediasi Sebagai Manajemen Konflik Di Dalam Kasus Perceraian

Selain hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum juga dianggap berfungsi sebagai salah satu sarana pengendalian sosial (social control). Hukum sebagai sarana kontrol sosial berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada. Dalam hal pengendalian sosial tersebut, maka hukum juga berfungsi sebagai pegangan dalam pengendalian sosial.

 

Di samping hukum sebagai pengendali sosial, hukum juga sebagai rekayasa sosial, yaitu bagaimana kita menggerakkan tingkah laku anggota masyarakat menuju dan mencapai kepada keadaan yang diinginkan melalui hukum.

 

Hukum sebagai pranata sosial pasti mempunyai fungsi manifes (yang diharapkan), yakni bahwa akibat yang timbul oleh berjalannya peraturan memang dikehendaki, dan hukum juga mempunyai fungsi laten (fungsi yang tidak diharapkan) akibat yang ditimbulkan dari bekerjanya peraturan tersebut.

 

Misalnya, fungsi manifes dari PERMA RI No 1 Tahun 2016 adalah terbendungnya laju perkara ke tingkat kasasi dan ke tingkat PK, sedangkan fungsi latennya adalah terbatas dan terkekangnya kebebasan sebagian masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi, ketika ia tidak merasa puas di tingkat pertama.

 

Di sini terlihat, setiap peraturan perundang-undangan mempunyai peran ganda yang antagonis, positif dan negatif. Terkadang di satu sisi ada masyarakat yang diuntungkan karena diberlakukannya suatu peraturan tertentu, tapi terkadang di lain pihak ada juga sebagian masyarakat yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut.  Besar kecilnya dampak fungsi manifes dan fungsi laten dari suatu aturan, bergantung kepada dinamika sosial dan peradaban suatu bangsa.

 

Menurut teori konflik, masayarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan kepentingan yang terus menerus di antara elemen-elemennya. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Keteraturan yang terdapat di dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan daari atas oleh golongan yang berkuasa yang mempunyai wewenang dan posisi.

 

Misalnya dalam kasus perburuhan, upah minim, kontrak kerja, dan PHK sepihak yang merugikan buruh, dan dalam kasus perceraian, mungkin ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penguasaan harta bersama dan bahkan ada rebutan hak pemeliharaan anak.

 

Maka disinilah pentingnya lembaga mediasi yang menjembatani konflik kepentingan antar pihak yang bersengketa untuk dapat mengeliminasi dari kondisi kualifikasi menang dan kalah menjadi sama-sama menang. Agar lembaga mediasi berhasil sebagai ikon win-win solution, maka peran seorang mediator menjadi sangat menentukan dalam mewujudkan visi dan misi lemabaga mediasi tersebut.

 

Seorang mediator tidak boleh bersikap kaku dan tekstualis, melainkan harus bersikap luwes, fleksibel dan mampu mengembangkan sayap pemahaman maksud mediasi itu sendiri, tidak hanya pemahaman yang harfiah dan parsial, tetapi harus dengan wawasan kontekstual dan dengan pola berpikir problematikal dan sistematikal, yaitu dengan tipologi seorang pemecah masalah yang sistemik dan rasional.

 

Dengan demikian, akan muncul pemahaman, bahwa tercapainya suatu perdamaian tidak hanya ditandai oleh akte pardamaian dan pencabutan perkara di pengadilan oleh pihak yang bersengketa, melainkan juga harus diartikan dengan penyelesaian perkara secara damai penuh kekeluargaan antara pihak yang bersengketa, namun tetap menjunjung kepastian hukum dan rasa keadilan mereka terpenuhi, dan pada gilirannya mereka tidak melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

 

Tidak kalah pentingnya, adalah memilih dan memilah perkara yang akan dimediasikan. Karena secara normatif mungkin saja sama keharusan mendamaikan para pihak yang bersengketa, baik perkara perdata umum maupun perkara perdata tertentu/khusus di Pengadilan Agama, yang berkaitan dengan kasus perceraian.

 

Dalam menghadapi dan memediasikan para pihak yang bersengketa tentang perkara perdata yang sifatnya materi fisik, seperti tentang harta bersama, harta waris, wakaf atau hibah akan berbeda ketika menghadapi dan mendamaikan pihak yang bersengketa tentang perceraian dan / atau tentang perebutan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan manutup perasaan kebencian dan membagi rasa cinta kasih sayang itu sangat sulit, karena abstrak dan bagian dari suara hati.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!