Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Yang Perlu Kamu Tahu

0 Comments
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Yang Perlu Kamu Tahu

#PERCERAIAN :

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat.

 

#ALASAN PNS DAPAT MELAKUKAN PERCERAIAN SBB.:

      • Salah satu pihak berbuat zina
      • Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan
      • Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya
      • Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat
      • Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat
      • Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

 

#PERMINTAAN IJIN UNTUK BERCERAI DITOLAK,  APABILA:

      • Bertentangan dengan ajaran /peraturan agama yang dianut.
      • Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10 Tahun 1983
      • Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      • Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

 

#PERMINTAAN IJIN UNTUK BERCERAI DIBERIKAN,  APABILA:

      • Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya.
      • Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III angka 2 SE BAKN No. 08/SE/1983.
      • Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
      • Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

 

#PERCERAIAN TERJADI ATAS KEHENDAK PNS PRIA, MAKA :

Apabila Anak Mengikuti Bekas Isteri, Maka Pembagian Gaji Ditetapkan Sbb:

      • 1/3 gaji untuk PNS.
      • 1/3 gaji untuk bekas isteri.
      • 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

 

Apabila Perkawinan Tidak Menghasilkan Anak Maka Gajinya Dibagi Dua, Yaitu :

      • ½ untuk PNS .
      • ½ untuk bekas isterinya.

 

Apabila Anak Mengikuti PNS Pria, Maka Pembagian Gaji Ditetapkan Sbb :

      • 1/3 gaji untuk PNS pria.
      • 1/3 gaji untuk bekas isterinya.
      • 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria.

 

Apabila Sebagian Anak Mengikuti PNS  Yang Bersangkutan Dan Sebagian Mengikuti Bekas Isteri, Maka 1/3 Gaji Yang Menjadi Hak Anak Dibagi Menurut Jumlah Anak.

 

Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

 

Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!