Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Whatsapp

0857 1325 1145

Email Kami

pengacara.online@yahoo.com

Hak Dan Kewajiban Wali Dalam Perwalian Menurut Undang-Undang

0 Comments
Hak Dan Kewajiban Wali Dalam Perwalian Menurut Undang-

Apabila dilihat ketentuan pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai perwalian, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban wali antara lain;

  • Merawat, mendidik si anak dengan sebaik-baiknya.
  • Mewakili si anak di luar dan di depan pengadilan dalam segala tindak perdata.
  • Mengurus harta sianak dengan sebaik-baiknya.
  • Membuat daftar harta kekayaan si anak.
  • Mengadakan tanggungan berupa hipotik atau gadai menyangkut pengurusan harta si anak.
  • Mambuat pertanggung jawaban singkat tentang pengurusan harta si anak kepada wali pengawas.
  • Mengganti kerugian terhadap harta kekayaan si anak karena kesalahannya.
  • Membuat pertanggung jawaban penutup dari pengurusan harta si anak di akhir perwaliannya.
  • Menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada anak jika telah berumur 21 tahun atau telah kawin.

Wali diwajibkan membuat pertanggung jawaban penutup tentang pengurusan harta kekayaan si anak apabila tugasnya berakhir. Pertanggung jawaban ini dilakukan kepada si anak apabila telah dewasa atau kepada ahli warisnya jika anak telah meninggal dunia. Wali harus melakukan kewajiban kewajibannya dengan sebaik-baiknya terhadap si anak, supaya anak dapat berkembang dengan sempurna dan menjadi anak yang baik.

Apabila si anak mempunyai harta kekayaan maka harus diurus dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi si anak yang berada dalam kekuasaan perwaliannya. Adapun hak wali dalam melakukan tugas perwalian yaitu: Pertama, hak untuk dihormati oleh si anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 383 (2) KUH Perdata, bahwa sibelum dewasa harus menghormati walinya. Kedua, hak untuk memperoleh upah. Menurut ketentuan Pasal 411 KUH Perdata, apabila perwalian dilakukan bukan oleh ayah atau ibu, maka wali dapat memperhitungkan upah sebesar 3% dari segala pendapatan, 2% dari segala pengeluaran atau 11 /2% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus harta kekayaan si anak. Perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaan, jika perwalian dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu), maka orang tua berhak untuk menikmati harta kekayaan si anak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Subekti, orang tua berhak untuk menikmati harta benda atau kekayaan anak. Dalam tiap perwalian di Indonesia Balai Harta Peninggalan (Weeskamer),

Menurut undang-undang menjadi wali pengawas (tooziende voogd). Dalam Pasal 415 KUH Perdata disebutkan, dalam daerah hukum tiap-tiap pengadilan negeri, ada sebuah Balai Harta Peninggalan, yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 370 sampai dengan Pasal 374 KUH Perdata, kewajiban wali pengawas yaitu;

  • Mewakili kepentingan si anak apabila bertentangan dengan kepentingan si wali.
  • (2) Mengharuskan si wali membuat inventaris warisan yang dijatuhkan kepada si anak.
  • (3) Mengawasi pengurusan harta si anak oleh wali.
  • (4) Meminta pertanggung jawaban secara singkat dari wali setiap tahun.
  • (5) Meminta pemecatan si wali jika adanya kecurangan atau kesalahan yang besar dari si wali.
  • (6) Meminta kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru jika perwalian terulang.

Apabila dilihat ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 1/1974 yang mengatur tentang perwalian yaitu mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, maka dapat dikatakan kewajiban wali yaitu;

  • Mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaikbaiknya.
  • Mendidik anak dengan sebaik-baiknya.
  • Menghormati agama dan kepercayaan anak.
  • Mengurus harta benda anak.
  • Membuat daftar harta benda anak dan mencatat perubahan-perubahannya.
  • Mengganti kerugian terhadap harta benda anak karena kelalaian atau kesalahannya.
  • Menyerahkan seluruh harta benda anak jika anak telah berusia 18 tahun atau telah kawin.

Meskipun ada beberapa pasal dalam UU No. 1/1974 yang mengatur tentang perwalian, namun hak wali tidak ada pengaturannya, namun demikian karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, maka dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak dan juga berhak untuk menikmati harta benda anak yang berada di bawah perwaliaannya

Pengaturan perwalian, selain terdapat dalam KUH Perdata, UU No. 1/1974, pengaturannya juga terdapat dalam KHI. Menurut Pasal 110 dan Pasal 111 KHI, wali berkewajiban yaitu;

  • Mengurus orang (anak) yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya.
  • Memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya.
  • Mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya.
  • Mengganti kerugian yang timbul terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya karena kesalahan atau kelalaiannya.
  • Menyerahkan seluruh harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 21 tahun atau kawin.

Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau kalau wali itu fakir (Pasal 112 KHI). Wali juga berhak untuk dihormati anak yang berada di bawah perwaliannya, karena perwalian merupakan penggantian kekuasaan oran tua terhadap yang belum dewasa.

Ingin mengajukan pertanyaan Mengenai Hak Perwalian Anak,  kami siap membantu Anda, silakan hubungi Pengacara-Online.com di +62 83-123-666-132 atau email ke solusi.pengacara@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *