Senin - Jum'at, 08.00 - 16.00

Apakah Ada Hukum Pernikahan Antara WNI Dengan WNA?

0 Comments
Apakah Ada Hukum Pernikahan Antara WNI Dengan WNA

Apakah Ada Hukum Pernikahan Antara WNI Dengan WNA? Pernikahan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) pernikahan antara WNI serta WNA dalam hukum positif Indonesia tidak dilarang baik itu pernikahan yang dilaksanakan didalam Negara (Indonesia) yang diucap Pernikahan Kombinasi maupun yang dilaksanakan di Luar Negara diucap dengan Pernikahan diluar Indonesia asalkan ketentuan serta syarat menjajaki prosedur yang terdapat pada negeri tersebut.

 

  1. Pernikahan Campuran

Pernikahan Kombinasi yakni Pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang mana perkawinannya dilangsungkan di dalam Negara (Indonesia), tetapi Pernikahan Kombinasi tidak bisa dilangsungkan saat sebelum syarat-syarat yang didetetapkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Pernikahan yang melaporkan yang diartikan dengan pernikahan kombinasi dalam Undang- undang ini yakni pernikahan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, sebab perbandingan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

 

  1. Pernikahan di Luar Indonesia

Pernikahan di Luar Indonesia yakni pernikahan antara seseorang Warga NegaraIndonesia (WNI) dengan seseorang Warga Negara Asing (WNA) yang perkawinannya dilangsungkan di luar daerah Indonesia serta menjajaki ketentuan serta hukum negeri dimana pernikahan itu dilangsungkan.

 

Salah satu contoh bila seseorang WNI menikah dengan WNA serta memilah tempat pernikahan di Luar Negara hingga keduanya wajib patuh serta tunduk pada ketentuan/ hukum yang berlaku di Negera dimana mereka melakukan pernikahan, dan wajib memberi tahu kekonsulat Indonesia yang terdapat di Negeri tersebut, serta pula memberi tahu pernikahan yang dilangsungkan di Luar Negara sangat lelet satu tahun sehabis pernikahan dilangsungkan ke Kantor Catatan Sipil setempat supaya memperoleh pesan Laporan Kawin Luar Negara serta pastinya pula supaya perkawinannya tercatat di Indonesia.

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Pernikahan yang berikut:

  1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 2 orang warganegara Indonesia ataupun seseorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing merupakan legal bilamana dicoba bagi hukum yang berlaku di negeri dimana pernikahan itu dilangsungkan serta untuk Warga NegaraIndonesia tidak melanggar ketentuan- ketentuan Undang- undang ini
  2. Dalam waktu 1 tahun sehabis suami istri itu kembali di daerah Indonesia, pesan fakta pernikahan mereka wajib didaftarkan di pencatatan Pernikahan tempat tinggal mereka.

 

Akibat-akibat hukum untuk Pernikahan Campuran

 

Pastinya terdapat akibat hukum yang tibul dari terdapatnya sesuatu perbuatan, serta dalam konteks pernikahan kombinasi semacam yang dibahas diatas nyatanya terdapat sebagian karena akibat yang wajib di simak antara lain merupakan tentang permasalahan harta ataupun harta bersama.

Untuk seseorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) yang sudah melakukan pernikahan serta Pernikahan tersebut sudah legal baik di Indonesia ataupun legal di Negeri dimana Perkawinan dilangsungkan, memanglah setalah terdapatnya pernikahan untuk keduanya tidak di perbolehkan buat mempunyai hak kepunyaan atas Tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha yang terdapat di Indonesia.

 

Perihal tersebut sudah termuat dalam Pasal 35 UU Pernikahan yang berbunyi“ Kalau harta barang yang diperoleh sepanjang masa pernikahan jadi bersama. Mamun bila merujuk pada UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatakan“ Warga NegaraAsing tidak boleh mempunyai Hak Kepunyaan, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan”.

Jadi akhirnya merupakan bila harta yang didapatkan sehabis pernikahan jadi kepunyaan bersama yang jadi permasalahan merupakan seseorang Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan mempunyai Hak Kepunyaan, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan di Indonesia, tetapi demikian bila seseorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih senantiasa mau mempunyai hak kepunyaan walaupun sudah melakukan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA), wajib membuat Perjanjian maupun perjanjian pranikah yang mengendalikan menimpa pembelahan harta.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!